BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM PIDANA
Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata "Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", karena hampir setiap hari kita dicekoki dengan
istilah-istilah tersebut. Apalagi akhir-akhir ini kita dihebohkan
dengan mencuatnya kasus mantan Kabareskrim Jenderal Polisi Susno Duaji
yang mempermasalahkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (ada yang bilang
kasus ini adalah pengalihan isu dari Eyang Subur..hehe). Tetapi disini
saya tidak akan membahas kasus itu. Biarlah kasus itu dikaji dan
difikirkan oleh para penegak hukum. Bukan berarti saya apatis, tetapi
sadar diri dan realistis. Seperti kata Bang Foke : "serahkan
permasalahan kepada ahlinya". Disini saya akan membahas tentang apa itu
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI...yuk langsung ke TKP!!
Oh
iya tunggu sebentar, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas apa itu
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI, kita bahas terlebih dahulu
tentang Upaya Hukum, yaitu Apabila
salah satu pihak yang berperkara merasa bahwa putusan hakim tidak (belum)
memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan
hakim pada tingkat pertama (I), untuk
diperiksa kembali oleh pengadilan
(peradilan) di tingkat yang lebih tinggi. Upaya hukum dalam keberatan ini ada dua yaitu:
1. Upaya hukum Biasa : Banding dan Kasasi
2. Upaya hukum Luar Biasa : Peninjauan kembali
A. BANDING
Upaya hukum Banding diatur dalam Bab XVII KUHAP.
Banding
adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan
Pengadilan
tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak
tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada
Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan
tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Gampangnya Banding itu
adalah proses menentang keputusan hukum pada pengadilan tingakat
pertama untuk mendapatkan keadilan.
Latar belakang upaya hukum banding adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam
menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang
dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.
Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa:
- menguatkan putusan pengadilan negeri
- mengubah putusan pengadilan negeri
- membatalkan putusan pengadilan negeri
B. KASASI
KASASI diatur dalam Bagian kedua Bab XVII KUHAP.
Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan
tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam
tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada
para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat
pertama yang memutuskan perkara tersebut.
Permohonan
Kasasi dapat di cabut sebelum ada putusan Mahkamah Agung, tetapi
setelah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Artinya kesempatannya hanya
sekali.
Putusan Mahkamah Agung dapat berupa:
- menolak permohonan kasasi
- mengabulkan permohonan kasasi
Ditolaknya permohonan Kasasi karena berbagai hal, yaitu:
- aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan sebelumnya
- acara pelaksanaan pengadilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang
- hakim yang memeriksa dalam pengadilan sebelumnya tidak berwenang
C. PENINJAUAN KEMBALI
Peninjauan kembali diatur dalam:
- peraturan MA no 1 tahun 1980
- pasal 14 UU no 14 tahun 1970
- Bab XVIII KUHAP
Permohonan peninjauan
kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi,
tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan
banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan
tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat juga di mohonkan peninjauan kembali.
Berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHAP, Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan:
- apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa bila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang yang masih berjalan, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu bertentangan satu sama lain.
Dalam Peninjauan Kembali putusan, Mahkamah Agung dapat memutuskan:
- menolak permohonan PK bila alasan tidak dibenarkan oleh MA
- bila MA membenarkan alasan pemohon, maka Putusan MA dapat berupa:
a. putusan bebas
b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
c. putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum
d. putusan yang menerapkan pidana yang lebih ringan
Demikian penjelasan tentang upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.
b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
c. putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum
d. putusan yang menerapkan pidana yang lebih ringan
Demikian penjelasan tentang upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.
31 comments:
Mkch postingannya & sangat membantu wawasan d bidang hukum d indonesia,semoga tuhan menambah pahala ...!!!!
saya mau nanya, kalo dalam proses sidang terdakwa sebenarnya dalam tekanan, sehingga dia harus mengakui tindakan yang bukan merupakan ksalahannya. (misal:kluarganya di ancam) jd terdakwa yg sbnarnya bukan pelaku sbnarnya mendapat putusan brsalah dan dihukum kurungan.
tapi setelah beberapa waktu, terdakwa akhirnya sudah tdk dalam tekanan, apakah terdakwa bisa mengajukan peninjauan kembali untuk kasusnya trsebut, agar dilakukan sidang kembali.
mohon bantuannya.
dalam hal tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding menurut pasal 233 ayat (2) KUHAP adalah 7 hari setelah putusan dijatuhkan kepada terdakwa, namun dalam artikel ini soudara mencantumkan tenggang waktu 14 hari. hal tersebut meskipun sepele dapat menimbulkan kebingungan, tolong di ralat.
thx ya... berguna bgt buat uas pkn besok
apakah dalam mekanisme peninjauan kembali (PK) perkara pidana terdapat batasan atau banyaknya jumlah pengajuan PK ?
thanks good bang,!!!
Luar biasa, gampang dimengerti.
Banyak pahala ente gan
Trima kasih sdh membantu
Trima kasih utk penjalasannya
saya mau nanya, kalo dalam proses sidang terdakwa sebenarnya dalam tekanan, sehingga dia harus mengakui tindakan yang bukan merupakan ksalahannya. (misal:kluarganya di ancam) jd terdakwa yg sbnarnya bukan pelaku sbnarnya mendapat putusan brsalah dan dihukum kurungan.
tapi setelah beberapa waktu, terdakwa akhirnya sudah tdk dalam tekanan, apakah terdakwa bisa mengajukan peninjauan kembali untuk kasusnya trsebut, agar dilakukan sidang kembali.
mohon bantuannya.
Reply
saya mau nanya, kalo dalam proses sidang terdakwa sebenarnya dalam tekanan, sehingga dia harus mengakui tindakan yang bukan merupakan ksalahannya. (misal:kluarganya di ancam) jd terdakwa yg sbnarnya bukan pelaku sbnarnya mendapat putusan brsalah dan dihukum kurungan.
tapi setelah beberapa waktu, terdakwa akhirnya sudah tdk dalam tekanan, apakah terdakwa bisa mengajukan peninjauan kembali untuk kasusnya trsebut, agar dilakukan sidang kembali.
mohon bantuannya.
Reply
dalam 1 berkas perkara ada 3 tersangka dalam putusan tingkat pertama 1 terdakwa bebas sedangkan 2 terdakwa terbukti, jpu.melakukan upaya hukum banding dan kasasi, apakah hal itu bisa 1 berkas perkara ya banding ya kasasi, apa dasar hukumnya ? mohon penjelasan trima
dalam 1 berkas perkara ada 3 tersangka dalam putusan tingkat pertama 1 terdakwa bebas sedangkan 2 terdakwa terbukti, jpu.melakukan upaya hukum banding dan kasasi, apakah hal itu bisa 1 berkas perkara ya banding ya kasasi, apa dasar hukumnya ? mohon penjelasan trima
جزاك الله خيرا
Ini reverensi bukunya apa ya ? Bagus
Sangat membantu gan 👍👌
Waktu 14 hr tuk Banding tdk dipergunakan oleh penģgugat. Dan bru dipakai pd hr ke 15 apakah masih bisa Banding. mohon jawaban Gan yrims sbelumnya.
Mau tanya . Ada saudara saya yang dijatuhi hukuman 7 tahun penjara . Tapi hakim vonis cuma 1 tahun . Lalu jaksa penuntut umum meminta banding .batas waktu utuk penahanan perkara banding kan 90 hari . Nah ini sampai lebih dri 90 hari belum dapat surat lagi dari pengadilan . Lalu apakah saudara saya vonisan setaun itu jadi vonisan resmi?
apakah Peradilan Tingkat Pertama dapat membatalkan putusan tingkat kasasi ? mohon penjelasan
sangat membantu
Apakah terhadap pengadilan militer dan putusan nya baik tingkat 1,2 dan kasasinya dapat diajukan PK ... kalau bisa diajukan kemana
1. untuk banding itu 14 hari kerja atau 14 hari calender , kami mendapat putusan tanggal 15 Juni 2017 dan kena liburan lebaran ( liburan nasional ) ,
2. kami mengugat perdata di negeri dan mendapat putusan tanggal 15 Juni 2017 apakah Tergugat bisa langsung masuk ke kasasi tanpa lewat banding ?
terima kasih kalau ada yg bisa bantu informasi .
Salam sejahtera buat kita semua...
Saya ingin bertanya,
1. Berapakah jangka waktu melakukan Peninjauan kembali setelah putusan kasasi dlm HUKUM PIDANA?
2. Apabila setelah putusan Kasasi (hukuman mati) dan sdh dilakukan Eksekusi apakah msh bisa melakukan PK, Demi mendapatkan Rehabilitasi ?
Sekian dan terimakasih.
Di tunggu jawabannya.
Mohon pertanyaan warga masyarakat diberikan jawaban yg pasti sesuai undang undang agar artikel anda lebih bermanfaat untuk mendapatkan kepastian hukum yg tetap
artikel yang tidak bertuan....
Sayang ..,banyak pertanyaan yg mewakili saudara"kita yg tidak mendapatkan jawaban..
artikel yang tidak bertuan....
Sayang ..,banyak pertanyaan yg mewakili saudara"kita yg tidak mendapatkan jawaban..
artikel yang tidak bertuan....
Sayang ..,banyak pertanyaan yg mewakili saudara"kita yg tidak mendapatkan jawaban..
Maaf bertanya, sumber tulisannya dari mana ya?
gak tau mikir aj sendiri
mikir aja sendiri
apakah JPU bisa mengajukan kasasi tanpa mengajukan Banding dahulu, setelah terdakwa dinyatakan tidak bersalah di PN ??
Post a Comment